23.45
Karimun 08 Makassar
(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad al-Makassari)
Golongan yang berhak menerima zakat disebut juga ahli zakat. Jumlahnya delapan golongan. Allah l menyebutkan mereka dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (petugas) zakat, para muallaf yang dibujuk kalbunya, untuk (pemerdekaan) budak, untuk pelunasan utang orang-orang yang berutang, untuk jihad, dan untuk kepentingan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (at-Taubah: 60)
Perlu diketahui bahwa delapan golongan tersebut terbagi menjadi dua kelompok, kelompok yang menggunakan huruf lam (اللَّامُ) dan kelompok yang menggunakan huruf fi (فِي).
Kelompok yang menggunakan huruf lam adalah:
“Untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (petugas) zakat, dan para muallaf yang dibujuk kalbunya.”
Huruf ini bermakna kepemilikan. Artinya, zakat itu diberikan kepada golongan-golongan tersebut untuk dimiliki oleh mereka. Berdasarkan hal ini, zakat tersebut harus diberikan kepada mereka untuk dimiliki oleh mereka sendiri. Setelahnya, terserah pemiliknya masing-masing dalam memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan dan maslahat dirinya, apakah untuk kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, melunasi utang, atau hajat lainnya. Seandainya seorang fakir-miskin yang telah diberi zakat tiba-tiba mendapat warisan dalam jumlah besar dan menjadi kaya karenanya, zakat yang telah diterimanya tetap menjadi miliknya. Dia tidak dituntut mengembalikannya.
Kelompok yang menggunakan huruf fi adalah:
“Untuk (pemerdekaan) budak, untuk pelunasan utang orang-orang yang berutang, untuk jihad, dan untuk kepentingan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.”
Huruf ini bermakna zharfiyah (ruang lingkup). Artinya, zakat itu disalurkan dalam ruang lingkup kepentingan golongan-golongan tersebut, bukan dimiliki oleh mereka untuk digunakan secara bebas dalam memenuhi seluruh hajat dan maslahat yang diinginkannya. Zakat itu digunakan secara terbatas dalam ruang lingkup kepentingan yang menjadi alasan zakat itu diberikan. Atas dasar ini, Ibnu ‘Utsaimin dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/229, 234–235) menyatakan bahwa zakat tersebut tidak harus diserahkan langsung ke tangan mereka, namun bisa disalurkan untuk kepentingan yang bersangkutan tanpa melalui tangannya. Berikut ini penjelasannya.
- Untuk memerdekakan budak
Zakat bisa diberikan ke tangan seorang budak mukatab (yang membeli dirinya) yang telah membeli dirinya dari tuannya dengan mencicil, untuk dia bayarkan kepada tuannya agar dia dimerdekakan. Bisa pula langsung dibayarkan kepada tuannya agar memerdekakannya tanpa sepengetahuan budak yang bersangkutan.
- Untuk yang berutang
Zakat bisa diberikan kepadanya untuk dia gunakan melunasi utangnya. Bisa pula diberikan langsung kepada pemilik piutang tersebut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- Untuk jihad
Zakat boleh diberikan kepada para mujahid yang berjihad untuk memenuhi kebutuhannya selama jihad berlangsung. Boleh juga langsung dibelanjakan untuk kepentingan jihad berupa peralatan/persenjataan perang dan lainnya.
- Untuk musafir yang kehabisan bekal dalam safarnya
Zakat boleh diberikan kepadanya untuk memenuhi kepentingan safarnya hingga dia tiba di negerinya. Boleh juga langsung dibelikan tiket kendaraan (pesawat, kereta, atau bus), perbekalan makan/minum, dan lainnya yang dibutuhkannya dalam safar, setelah itu diberikan kepadanya hingga dia tiba di negerinya.
Apabila zakat itu telah digunakan olehnya untuk kepentingan yang menjadi alasan dia diberi zakat dan ada yang tersisa, sisanya wajib dikembalikan. Selain mujahid (orang yang berjihad), maka menurut Ibnu Qudamah t, sisa yang ada menjadi haknya, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wallahu a’lam.
Peringatan
Bila di antara kelompok yang pertama (yang berhak memilikinya) ada yang lemah akalnya dalam pemanfaatan harta, zakat itu diberikan kepada wali yang mengurusi kepentingan dan maslahatnya untuk disalurkan olehnya demi kepentingan dan maslahat yang bersangkutan.
Fakir dan Miskin
Sebagian ulama ada yang beranggapan bahwa fakir dan miskin adalah sama, padahal keduanya berbeda. Namun, ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam membedakan keduanya. Ada yang berpendapat bahwa orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin, ada pula yang berpendapat sebaliknya. Yang rajih, orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin.
Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta/penghasilan, namun tidak mencukupinya, sedangkan orang fakir tidak punya harta/penghasilan sama sekali. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i serta jumhur ahli hadits dan ahli fiqih.” Ini pula pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri.
Dalil-dalil yang ada menunjukkan secara jelas hakikat fakir dan miskin, serta perbedaan keduanya. Jadi, jika digandengkan maka keduanya berbeda dengan perbedaan yang disebutkan. Namun, perlu diketahui bahwa jika disebutkan kata fakir secara tersendiri, maknanya meliputi miskin. Demikian pula jika kata miskin disebutkan secara tersendiri, maknanya meliputi fakir.
Yang diperhitungkan dalam penetapan miskinnya seseorang adalah kebutuhannya dalam setahun penuh. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa periode setahun merupakan periode perputaran haul harta zakat yang senantiasa dikeluarkan zakatnya setiap akhir tahun. Maka dari itu, zakat yang diberikan kepada fakir miskin adalah untuk memenuhi hajat kebutuhannya dalam setahun hingga tahun berikutnya, demikian seterusnya. Ini adalah pendapat Hanabilah yang difatwakan oleh Ibnu ‘Utsaimin dan al-Lajnah ad-Da’imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan bahwa yang diperhitungkan adalah kebutuhan seumur hidup, sehingga dia diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya seumur hidup.
Apabila dia berkeluarga, yang diperhitungkan bukan semata-mata kebutuhan dia sendiri, melainkan kebutuhannya bersama seluruh anggota keluarga yang dia tanggung nafkahnya. Apabila penghasilan dan hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhan bersama keluarganya dalam setahun, dia termasuk miskin. Misalnya, penghasilannya setiap bulan satu juta rupiah dan terkadang ada tambahan, sehingga dalam setahun penghasilannya sekitar 12—14 juta rupiah. Ternyata kebutuhannya bersama keluarganya dalam setahun sekitar enam belas juta rupiah, berarti dia termasuk miskin. Selaku pimpinan keluarga yang mewakili seluruh anggota keluarga yang dia tanggung nafkahnya, dia boleh mengambil zakat yang akan memenuhi kebutuhannya bersama mereka selama setahun.
Dhabith (kriteria) yang menjadi tolok ukur dalam hal ini adalah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan seseorang bersama keluarganya menurut tingkat kehidupan masyarakat sekitarnya yang sederajat dengannya, sebagaimana fatwa al-Lajnah yang diketuai oleh Ibnu Baz (Fatawa al-Lajnah, 9/428).
Amil (Petugas Zakat)
Mereka adalah para petugas zakat yang mendapat tugas dan wewenang dari pemerintah untuk pengurusan zakat. Al-Imam Ibnu ‘Utsaimin menyatakan dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/225) bahwa pengurusan zakat membutuhkan tiga jenis petugas yang ditunjuk, yaitu:
1. Petugas yang memungut zakat dari para pemilik, dinamakan mushaddiq (mushaddiqun), sa’i (su’at), atau jabi (jubat).
2. Petugas yang menjaga zakat yang terkumpul, dinamakan hafizh (huffazh).
3. Petugas yang membagi zakat, dinamakan qasim (qasimun).
Beliau menyatakan bahwa yang bertugas memungut zakat, menjaga dan membagikannya, merekalah yang dimaksud dengan para amil zakat.
Amil tidak dipersyaratkan harus seorang fakir-miskin, boleh dari kalangan orang kaya selama dia tepercaya. Sebab, para amil bekerja demi maslahat zakat, bukan karena membutuhkan zakat. Yang menunjukkan hal ini adalah hadits Abu Sa’id al-Khudri z:
لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.
“Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah l, amil zakat, yang berutang, yang membelinya dengan hartanya, yang bertetangga dengan orang miskin yang mendapat zakat, kemudian menghadiahkannya kepadanya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)
Hadits ini diperselisihkan apakah maushul (sanadnya bersambung) atau mursal (sanadnya putus). Hadits ini disahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi, an-Nawawi dalam al-Majmu’ (6/191), dan al-Albani dalam al-Irwa’ (no. 870).
Para amil zakat diberi bagian dari zakat sebagai bayaran atas pekerjaan mereka mengurus zakat dan dinamakan ‘umalah. Mereka mendapatkan bagian sesuai kadar pekerjaan mereka dalam mengurusi zakat.
Demikian pula semua pihak yang ikut beramal dalam pengurusan zakat hingga zakat itu diterima oleh ahli zakat yang berhak, mereka diberi upah dari zakat sesuai dengan kadar pekerjaan mereka. Seperti juru hitung, juru tulis, juru gudang, penggembala, dan semisalnya.
Adapun yang menimbang dan menakar zakat, serta menghitung zakat binatang ternak yang akan dipungut oleh ‘amil, yang membayar upahnya adalah pemilik zakat. Sebab, hal itu merupakan bagian dari biaya pembayaran zakat yang merupakan tanggung jawab pemilik zakat. Ini pendapat yang dirajihkan Ibnu Qudamah t dan dianggap paling benar oleh fuqaha yang bermazhab Syafi’i. Wallahu a’lam.
Muallaf yang Dibujuk/Dilunakkan Kalbunya
Muallaf yang dibujuk kalbunya adalah:
1. Orang kafir yang diharapkan keislamannya, hatinya dibujuk agar masuk Islam dengan pemberian zakat. Hikmahnya adalah untuk menghidupkan kalbunya yang mati. Jika seorang fakir-miskin diberi zakat untuk kehidupan jasadnya, tentu seorang kafir yang diberi zakat untuk kehidupan kalbunya lebih pantas. Ibnu ‘Utsaimin menegaskan dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/225) bahwa hal itu harus berdasarkan adanya qarinah (indikasi) yang menunjukkan adanya harapan dia akan masuk Islam. Indikasi tersebut misalnya adanya ketertarikan terhadap Islam, dia mencari kitab-kitab Islam untuk dipelajari, atau lainnya. Adapun orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya karena tidak ada indikasi yang mendasarinya, tidak termasuk muallaf. Sebab, menginginkan sesuatu yang tidak berdasar berarti mengkhayalkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi.
2. Orang kafir yang dikhawatirkan gangguan dan kejahatannya terhadap kaum muslimin berikut harta benda dan kehormatan mereka, kalbunya dibujuk dengan zakat untuk mencegah gangguan dan kejahatannya terhadap mereka. Hal itu apabila gangguan dan kejahatannya tidak dapat dicegah dengan selain zakat.
3. Seorang muslim yang lemah imannya, agak meremehkan shalat, zakat, puasa, dan semisalnya, kalbunya dibujuk dengan pemberian zakat agar imannya bertambah kuat dan tetap kokoh dalam Islam. Hikmahnya adalah untuk menghidupkan kalbunya, yang lebih penting daripada kehidupan jasadnya.
Ada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah dipersyaratkan muallaf tersebut seorang sayyid (pemimpin/tokoh) yang ditaati oleh kaum/sukunya ataukah tidak?
Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ al-Fatawa (28/290) dan as-Sa’di dalam Tafsir-nya menetapkan pendapat yang mempersyaratkan hal itu. Dalilnya:
1. Ketika Nabi n memberikan zakat kepada para muallaf, beliau hanya memberikan para tokoh kaum/suku, bukan orang biasa.
2. Kekufuran dan kelemahan iman orang biasa tidak memudaratkan kaum muslimin, berbeda dengan seorang pemimpin atau tokoh kaum/suku yang diharapkan kaumnya juga ikut beriman dan iman mereka menjadi kuat. Demikian pula halnya seorang yang dikhawatirkan kejahatannya terhadap kaum muslimin, jika dia seorang pemimpin/tokoh boleh jadi kejahatannya tidak dapat dicegah dengan cara lain selain dengan membujuk kalbunya melalui zakat. Adapun jika dia hanya orang biasa, memungkinkan untuk dihukum dengan hukuman penjara, dipukul, atau hukuman lainnya.
Sedangkan Ibnu ‘Utsaimin t dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/227) merajihkan hal ini untuk muallaf yang dikhawatirkan gangguan dan kejahatannya berdasarkan hujjah yang disebutkan di atas. Adapun muallaf yang diharapkan keislamannya dan muallaf yang hendak dikuatkan imannya, beliau tidak mempersyaratkannya. Menurut beliau, menjaga agama seseorang agar tetap kokoh dan menghidupkan kalbunya dengan pemberian zakat lebih penting daripada menjaga jasadnya.
Pemerdekaan Budak
Pemerdekaan budak yang dimaksud dalam ayat di atas meliputi:
1. Pemerdekaan budak yang berstatus mukatab, yaitu budak yang membeli dirinya dari tuannya dengan pembayaran yang dicicil dua kali atau lebih.
2. Pembelian budak untuk dimerdekakan, yaitu dengan membeli budak tersebut dari tuannya dengan zakat untuk dimerdekakan. Terlebih budak yang berada di tangan seorang tuan yang menyakitinya atau tuan yang tidak tepercaya atas budaknya.
3. Pembebasan muslim yang ditawan oleh musuh (kaum kafir), yaitu dengan menebusnya dengan zakat yang diberikan kepada pihak kafir yang menawannya agar dia dibebaskan. Jika seorang budak saja dibantu dengan zakat agar bebas dari perbudakan, tentu membantu pembebasan seorang muslim yang tertawan musuh dan terancam nyawanya lebih pantas.
Pelunasan Utang Orang-Orang yang Berutang
Hal ini meliputi:
1. Seorang yang berutang untuk memenuhi hajat/maslahat dirinya dan keluarganya. Utangnya berhak dilunasi dengan zakat jika dia tidak mampu untuk melunasinya, meskipun dia memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya bersama keluarganya, berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri z yang telah lalu. Namun, apabila seseorang berutang untuk suatu maksiat, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan Ibnu ‘Utsaimin merajihkan bahwa utangnya tidak berhak dilunasi dengan zakat hingga dia bertobat. Sebab, pelunasan utangnya dengan zakat berarti mendukung maksiatnya. Lain halnya jika dia telah bertobat, utangnya berhak dilunasi dengan zakat.
2. Orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, yakni ketika dia tidak mendapatkan jalan untuk mendamaikannya kecuali dengan memberikan harta/uang/materi kepada kedua pihak yang bertikai dan menanggung korban harta/jiwa dari kedua pihak, lalu berutang untuk hal itu. Ibnu ‘Utsaimin menyatakan dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram bahwa yang dikenal dari keterangan ulama adalah dipersyaratkan dalam hal ini pertikaian antarkelompok atau antarsuku, bukan pertikaian antarpribadi. Hanya ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan as-Sa’di. Namun, an-Nawawi menukilkan dalam al-Majmu’ dari asy-Syafi’i dan fuqaha Syafi’iyah bahwa hal ini meliputi pertikaian antarsuku, antarkelompok, dan antarpribadi.
Dalilnya adalah hadits Qabishah bin Mukhariq al-Hilali z, dia berkata:
تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ n أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ …. الْحَدِيثَ
“Aku menanggung utang (untuk mendamaikan dua suku/kelompok yang bertikai). Aku pun menemui Rasulullah n untuk meminta harta guna melunasinya.” Maka Rasulullah n berkata, “Tinggallah di sini hingga datang harta zakat kepada kami, kami akan memerintahkan untuk diberikan kepadamu.” Lalu beliau n berkata, “Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga golongan: seorang yang menanggung utang (untuk mendamaikan dua suku/kelompok yang bertikai), maka halal baginya untuk meminta hingga dia mendapatkannya (untuk melunasinya), lalu dia berhenti …. dst.” (HR. Muslim no. 1044)
Oleh karena itu, utangnya berhak dilunasi dengan zakat, meskipun dia kaya berdasarkan zahir (yang tampak) dari hadits Qabishah di atas, juga berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri z yang telah lewat.
Ibnu ‘Utsaimin berkata dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram, “Dia diberi zakat meskipun kaya. Hal ini termasuk membantu dan menolong dalam urusan yang baik lagi terpuji dan disyukuri. Sudah sepantasnya dia diberi zakat untuk melunasi utangnya tersebut agar memotivasi dirinya dan yang semisalnya untuk melakukannya, karena biasanya utang tersebut berjumlah besar.”
Masalah: Perbedaan pendapat di antara ulama tentang penyaluran zakat untuk pelunasan utang orang yang telah meninggal.
Ibnu ‘Utsaimin merajihkan mazhab Ahmad dan jumhur ulama bahwa hal itu tidak boleh dengan beberapa alasan berikut.
1. Tampaknya pelunasan utang dengan zakat bertujuan untuk menghilangkan kehinaan dari dirinya, sebab utang adalah seperti kata pepatah, “Utang adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari.”
2. Adalah Nabi n tidak melunasi utang orang yang telah meninggal dengan zakat. Pada awalnya, jika ada mayat yang tidak meninggalkan harta untuk melunasi utangnya beliau tidak menshalatinya. Setelah Allah l memberikan banyak kemenangan kepada beliau dan banyak harta fai’ (baitul mal) yang diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin, beliau pun melunasi utang mayat darinya.
3. Jika pintu ini dibuka, akan mengakibatkan telantarnya pelunasan utang orang-orang yang masih hidup, karena biasanya perasaan lebih condong untuk mengasihani orang yang telah meninggal ketimbang yang hidup.
Kepentingan Jihad
Yang dimaksud dengan fi sabilillah (di jalan Allah l) dalam ayat adalah jihad saja, bukan yang lainnya. Inilah yang benar dari seluruh pendapat ulama. Ini adalah pendapat jumhur dan Ibnu Hazm. Dalilnya adalah hadits Abu Sa’id Al-Khudri z:
لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ …. الحديث.
“Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah l …. dst.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim)1
Oleh karena itu, penafsiran ayat ini dengan seluruh jalan kebaikan seperti pembangunan masjid, madrasah/sekolah agama, biaya operasional madrasah, pencetakan/penerbitan buku-buku agama, dan yang semisalnya adalah pendapat yang lemah.
Diingkari pula oleh Ibnu Qudamah, al-Albani, Ibnu ‘Utsaimin, dan al-Lajnah ad-Da’imah yang diketuai Ibnu Baz. Menurut mereka, jika demikian maknanya, berarti tidak ada faedahnya pembatasan ahli zakat pada delapan golongan saja, karena penafsiran ini berkonsekuensi meliputi seluruh jalan kebaikan yang tidak terbatas. Bahkan, al-Albani menyatakan bahwa pendapat seperti ini tidak dinukilkan dari siapa pun dari kalangan ulama salaf.
Adapun ibadah haji sebagai salah satu amalan fi sabilillah telah diperdebatkan sengit oleh para ulama, apakah termasuk dalam cakupan ayat yang berhak mendapatkan penyaluran zakat atau tidak?
Syaikhul-Islam dan Al-Albani memilih pendapat yang mengatakan bahwa ibadah haji termasuk dalam cakupan fi sabilillah yang berhak mendapat penyaluran zakat. Ini adalah salah satu riwayat dari dua pendapat Al-Imam Ahmad serta merupakan fatwa Ibnu ‘Abbas z dan Ibnu ‘Umar z. Pendapat ini berhujjah dengan hadits Ibnu ‘Abbas z tentang seorang wanita yang meminta kepada suaminya agar di berangkatkan berhaji oleh suaminya dengan mengendarai ontanya yang telah di wakafkan untuk kepentingan jihad fi sabilillah, lalu suaminya mendatangi Rasulullah n untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah n bersabda:
أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
“Ketahuilah bahwa jika engkau memberangkatkannya berhaji dengan mengendarai onta itu, sesungguhnya hal itu termasuk di jalan Allah.” (HR. Abu Dawud, Ath-Thabarani, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Tamamul-Minnah hal. 381 dan Al-Irwa’ no. 869)
Adapun Ibnu ‘Utsaimin beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa ibadah haji tidak termasuk dalam cakupan fi sabilillah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, sehingga tidak berhak mendapat penyaluran zakat. Ini adalah madzhab Al-Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i, salah satu riwayat dari dua pendapat Al-Imam Ahmad, dan jumhur ulama serta Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata: “Jika dikatakan, “Bukankah telah diriwayatkan dari Rasulullah n bahwa ibada haji termasuk fi sabilillah dan telah benar pula riwayat dari Ibnu ‘Abbas z bahwa beliau berfatwa ibadah haji berhak mendapat penyaluran zakat?” Maka kami jawab, memang benar demikian dan seluruh amalan kebaikan termasuk di jalan Allah. Akan tetapi, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Allah l tidak menginginkan seluruh jalan-jalan kebaikan dalam masalah pembagian zakat. Oleh karena itu, tidak boleh membagikan zakat kepada selain yang ditetapkan oleh nash.” Nash yang beliau maksud adalah hadits Abu Sa’id Al-Khudri z di atas yang menetapkan bahwa fi sabilillah yang berhak mendapat penyaluran zakat adalah jihad. Mereka menguatkan hal ini dengan hujjah bahwa seorang mujahid di medan jihad diberi zakat demi kebutuhan dan kepentingan kaum muslimin terhadapnya. Sedangkan seorang yang berhaji kaum muslimin tidak punya kebutuhan dan kepentingan terhadapnya serta tidak ada manfaat untuk kaum muslimin dengan berhajinya seseorang. Lagi pula tidak ada tuntutan kebutuhan bagi seorang fakir miskin untuk diberangkatkan berhaji dengan zakat, karena haji tidak diwajibkan baginya selaku orang yang tidak mampu menunaikannya dari sisi kemampuan harta. Berikut penyaluran zakat untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang berhajat dari delapan golongan yang berhak mendapat zakat serta penyalurannya untuk kepentingan dan maslahat kaum muslimin tentu saja lebih diutamakan daripada ini.
Kesimpulannya, pendapat jumhur tampak lebih kuat dan sepertinya inilah yang rajih. Wallahu a’lam.
Berdasarkan hal ini, jihad dalam ayat ini meliputi:
1. Perang melawan orang-orang kafir.
Ibnu ‘Utsaimin menegaskan bahwa dalam hal ini tidak hanya diberikan ke tangan para mujahid tersebut, melainkan berhak disalurkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentingan perang berupa nafkah para mujahid selama perang, pembelian persenjataan/peralatan perang, kendaraan perang, dan lainnya yang terkait dengan kepentingan jihad tersebut. Termasuk pula membayar para penunjuk jalan yang disewa untuk menunjukkan tempat-tempat yang dibutuhkan dalam perang tersebut, sebab fi sabilillah (jihad) dalam ayat menggunakan huruf fi sebagaimana telah diterangkan di atas.
Seorang mujahid berhak diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama perang berlangsung, meskipun dia termasuk orang kaya. Ini berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri z yang telah lewat. Hal itu karena para mujahid tersebut diberi zakat untuk kebutuhan dan maslahat kaum muslimin. Oleh karena itu, jika dia tidak jadi berangkat ke medan perang, dia berkewajiban mengembalikan zakat tersebut. Jika dia pulang di tengah jalan sebelum berperang atau tidak menyelesaikan perangnya, dia berkewajiban mengembalikan yang tersisa dari zakat yang diterimanya. Adapun jika menyelesaikan perangnya dan ada yang tersisa, Ibnu Qudamah menegaskan bahwa zakat yang diberikan kepadanya telah menjadi miliknya, sebab dia tidaklah diberi kecuali sebatas kebutuhannya selama jihad. Jika ada yang tersisa, berarti dia sendiri yang mempersempit dirinya dalam penggunaan zakat tersebut.
2. Menuntut ilmu syariat (agama).
As-Sa’di berkata dalam Taisir al-Karim ar-Rahman, “Jika seorang lelaki yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah berkonsentrasi menuntut ilmu agama, dia berhak diberi zakat, sebab menuntut ilmu agama termasuk jihad di jalan Allah l.”
Apa yang dinyatakan oleh as-Sa’di ditegaskan oleh para fuqaha Hanabilah, sebagaimana dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/221).
Ibnu ‘Utsaimin berfatwa dalam Majmu’ ar-Rasa’il (18/391—392), “Aku berpendapat akan bolehnya menyalurkan zakat kepada para penuntut ilmu syar’i, sebab agama Islam tegak dengan ilmu dan senjata. Allah l berfirman:
“Wahai Nabi, perangilah kaum kafir dan munafik.” (at-Tahrim: 9)
Telah diketahui bersama bahwa jihad memerangi kaum munafik dilakukan dengan ilmu, bukan senjata. Berdasarkan hal ini, zakat disalurkan untuk nafkah mereka dan pembelian kitab-kitab yang mereka butuhkan. Sama saja, baik dibelikan kitab-kitab yang dibutuhkan untuk dimiliki secara pribadi oleh masing-masing mereka maupun dibelikan kitab-kitab yang disimpan di perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh penuntut ilmu secara umum. Kitab di tangan penuntut ilmu seperti pedang, senapan, dan senjata lainnya di tangan pasukan perang.
Adapun penyaluran zakat untuk pembangunan asrama dan madrasah (sekolah) untuk kepentingan para penuntut ilmu, kami ragu akan hal itu. Perbedaan antara keduanya, pemanfaatan kitab merupakan sarana untuk menuntut ilmu. Jadi, tidak ada ilmu tanpa kitab. Berbeda halnya dengan asrama dan madrasah. Namun, jika para penuntut ilmu itu fakir miskin, boleh menyewakan perumahan untuk mereka dari zakat yang merupakan bagian fakir miskin. Demikian pula halnya dengan madrasah, jika tidak memungkinkan bagi mereka belajar di masjid. Wallahu a’lam.”
Kepentingan Perjalanan Musafir yang Kehabisan Bekal
Yang dimaksud dengan ibnus sabil dalam ayat adalah musafir yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal dalam safar (perjalanan), sehingga dia membutuhkan bantuan dengan zakat agar bisa pulang ke negerinya. Dia disebut ibnus sabil yang artinya anak jalan, karena dia menetapi jalan dalam safarnya.
Berdasarkan makna tersebut, seseorang yang baru saja hendak memulai safar meninggalkan negerinya dan tidak punya bekal, dia tidak termasuk ibnus sabil yang berhak dibantu dengan zakat, menurut pendapat yang rajih. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, as-Sa’di, dan al-‘Utsaimin. Sedangkan asy-Syafi’i berpendapat bahwa dia termasuk ibnus sabil. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih kuat, insya Allah.
Ibnu ‘Utsaimin berkata, “Jika safar yang hendak dilakukannya sangat mendesak dan bersifat darurat, sementara dia tidak punya bekal untuk safar, dia berhak dibantu dengan zakat dari sisi lain, yaitu sebagai orang fakir.”
Seorang ibnus sabil berhak dibantu dengan zakat karena kebutuhannya dalam safar. Oleh karena itu, dia diberi zakat meskipun hartanya melimpah di negerinya.
Apabila perjalanannya terputus sebelum mencapai tempat tujuan safarnya, dia diberi zakat yang cukup sebagai bekal untuk mencapai tempat tujuannya hingga pulang ke negerinya, menurut pendapat Hanabilah dan tampaknya dibenarkan oleh Ibnu ‘Utsaimin.
Menurut kami, pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah bahwa dia hanya berhak dibantu dengan zakat untuk pulang ke negerinya, tidak untuk menyelesaikan perjalanannya ke tempat tujuan hingga dia pulang ke negerinya.
Tidak ada perbedaan antara musafir yang safarnya jauh dan safarnya dekat. Namun, apabila safarnya dalam rangka maksiat, dia tidak berhak dibantu dengan zakat hingga dia bertobat, menurut pendapat yang rajih. Pendapat ini adalah mazhab Hanabilah dan dirajihkan oleh Ibnu ‘Utsaimin.
Wallahu a’lam.
Catatan Kaki:
1 Lihat kembali haditsnya secara lengkap pada pembahasan Amil (petugas) zakat.
Sumber: asysyariah.com
Golongan yang berhak menerima zakat disebut juga ahli zakat. Jumlahnya delapan golongan. Allah l menyebutkan mereka dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (petugas) zakat, para muallaf yang dibujuk kalbunya, untuk (pemerdekaan) budak, untuk pelunasan utang orang-orang yang berutang, untuk jihad, dan untuk kepentingan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (at-Taubah: 60)
Perlu diketahui bahwa delapan golongan tersebut terbagi menjadi dua kelompok, kelompok yang menggunakan huruf lam (اللَّامُ) dan kelompok yang menggunakan huruf fi (فِي).
Kelompok yang menggunakan huruf lam adalah:
“Untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (petugas) zakat, dan para muallaf yang dibujuk kalbunya.”
Huruf ini bermakna kepemilikan. Artinya, zakat itu diberikan kepada golongan-golongan tersebut untuk dimiliki oleh mereka. Berdasarkan hal ini, zakat tersebut harus diberikan kepada mereka untuk dimiliki oleh mereka sendiri. Setelahnya, terserah pemiliknya masing-masing dalam memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan dan maslahat dirinya, apakah untuk kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, melunasi utang, atau hajat lainnya. Seandainya seorang fakir-miskin yang telah diberi zakat tiba-tiba mendapat warisan dalam jumlah besar dan menjadi kaya karenanya, zakat yang telah diterimanya tetap menjadi miliknya. Dia tidak dituntut mengembalikannya.
Kelompok yang menggunakan huruf fi adalah:
“Untuk (pemerdekaan) budak, untuk pelunasan utang orang-orang yang berutang, untuk jihad, dan untuk kepentingan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.”
Huruf ini bermakna zharfiyah (ruang lingkup). Artinya, zakat itu disalurkan dalam ruang lingkup kepentingan golongan-golongan tersebut, bukan dimiliki oleh mereka untuk digunakan secara bebas dalam memenuhi seluruh hajat dan maslahat yang diinginkannya. Zakat itu digunakan secara terbatas dalam ruang lingkup kepentingan yang menjadi alasan zakat itu diberikan. Atas dasar ini, Ibnu ‘Utsaimin dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/229, 234–235) menyatakan bahwa zakat tersebut tidak harus diserahkan langsung ke tangan mereka, namun bisa disalurkan untuk kepentingan yang bersangkutan tanpa melalui tangannya. Berikut ini penjelasannya.
- Untuk memerdekakan budak
Zakat bisa diberikan ke tangan seorang budak mukatab (yang membeli dirinya) yang telah membeli dirinya dari tuannya dengan mencicil, untuk dia bayarkan kepada tuannya agar dia dimerdekakan. Bisa pula langsung dibayarkan kepada tuannya agar memerdekakannya tanpa sepengetahuan budak yang bersangkutan.
- Untuk yang berutang
Zakat bisa diberikan kepadanya untuk dia gunakan melunasi utangnya. Bisa pula diberikan langsung kepada pemilik piutang tersebut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- Untuk jihad
Zakat boleh diberikan kepada para mujahid yang berjihad untuk memenuhi kebutuhannya selama jihad berlangsung. Boleh juga langsung dibelanjakan untuk kepentingan jihad berupa peralatan/persenjataan perang dan lainnya.
- Untuk musafir yang kehabisan bekal dalam safarnya
Zakat boleh diberikan kepadanya untuk memenuhi kepentingan safarnya hingga dia tiba di negerinya. Boleh juga langsung dibelikan tiket kendaraan (pesawat, kereta, atau bus), perbekalan makan/minum, dan lainnya yang dibutuhkannya dalam safar, setelah itu diberikan kepadanya hingga dia tiba di negerinya.
Apabila zakat itu telah digunakan olehnya untuk kepentingan yang menjadi alasan dia diberi zakat dan ada yang tersisa, sisanya wajib dikembalikan. Selain mujahid (orang yang berjihad), maka menurut Ibnu Qudamah t, sisa yang ada menjadi haknya, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wallahu a’lam.
Peringatan
Bila di antara kelompok yang pertama (yang berhak memilikinya) ada yang lemah akalnya dalam pemanfaatan harta, zakat itu diberikan kepada wali yang mengurusi kepentingan dan maslahatnya untuk disalurkan olehnya demi kepentingan dan maslahat yang bersangkutan.
Fakir dan Miskin
Sebagian ulama ada yang beranggapan bahwa fakir dan miskin adalah sama, padahal keduanya berbeda. Namun, ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam membedakan keduanya. Ada yang berpendapat bahwa orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin, ada pula yang berpendapat sebaliknya. Yang rajih, orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin.
Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta/penghasilan, namun tidak mencukupinya, sedangkan orang fakir tidak punya harta/penghasilan sama sekali. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i serta jumhur ahli hadits dan ahli fiqih.” Ini pula pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri.
Dalil-dalil yang ada menunjukkan secara jelas hakikat fakir dan miskin, serta perbedaan keduanya. Jadi, jika digandengkan maka keduanya berbeda dengan perbedaan yang disebutkan. Namun, perlu diketahui bahwa jika disebutkan kata fakir secara tersendiri, maknanya meliputi miskin. Demikian pula jika kata miskin disebutkan secara tersendiri, maknanya meliputi fakir.
Yang diperhitungkan dalam penetapan miskinnya seseorang adalah kebutuhannya dalam setahun penuh. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa periode setahun merupakan periode perputaran haul harta zakat yang senantiasa dikeluarkan zakatnya setiap akhir tahun. Maka dari itu, zakat yang diberikan kepada fakir miskin adalah untuk memenuhi hajat kebutuhannya dalam setahun hingga tahun berikutnya, demikian seterusnya. Ini adalah pendapat Hanabilah yang difatwakan oleh Ibnu ‘Utsaimin dan al-Lajnah ad-Da’imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan bahwa yang diperhitungkan adalah kebutuhan seumur hidup, sehingga dia diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya seumur hidup.
Apabila dia berkeluarga, yang diperhitungkan bukan semata-mata kebutuhan dia sendiri, melainkan kebutuhannya bersama seluruh anggota keluarga yang dia tanggung nafkahnya. Apabila penghasilan dan hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhan bersama keluarganya dalam setahun, dia termasuk miskin. Misalnya, penghasilannya setiap bulan satu juta rupiah dan terkadang ada tambahan, sehingga dalam setahun penghasilannya sekitar 12—14 juta rupiah. Ternyata kebutuhannya bersama keluarganya dalam setahun sekitar enam belas juta rupiah, berarti dia termasuk miskin. Selaku pimpinan keluarga yang mewakili seluruh anggota keluarga yang dia tanggung nafkahnya, dia boleh mengambil zakat yang akan memenuhi kebutuhannya bersama mereka selama setahun.
Dhabith (kriteria) yang menjadi tolok ukur dalam hal ini adalah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan seseorang bersama keluarganya menurut tingkat kehidupan masyarakat sekitarnya yang sederajat dengannya, sebagaimana fatwa al-Lajnah yang diketuai oleh Ibnu Baz (Fatawa al-Lajnah, 9/428).
Amil (Petugas Zakat)
Mereka adalah para petugas zakat yang mendapat tugas dan wewenang dari pemerintah untuk pengurusan zakat. Al-Imam Ibnu ‘Utsaimin menyatakan dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/225) bahwa pengurusan zakat membutuhkan tiga jenis petugas yang ditunjuk, yaitu:
1. Petugas yang memungut zakat dari para pemilik, dinamakan mushaddiq (mushaddiqun), sa’i (su’at), atau jabi (jubat).
2. Petugas yang menjaga zakat yang terkumpul, dinamakan hafizh (huffazh).
3. Petugas yang membagi zakat, dinamakan qasim (qasimun).
Beliau menyatakan bahwa yang bertugas memungut zakat, menjaga dan membagikannya, merekalah yang dimaksud dengan para amil zakat.
Amil tidak dipersyaratkan harus seorang fakir-miskin, boleh dari kalangan orang kaya selama dia tepercaya. Sebab, para amil bekerja demi maslahat zakat, bukan karena membutuhkan zakat. Yang menunjukkan hal ini adalah hadits Abu Sa’id al-Khudri z:
لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.
“Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah l, amil zakat, yang berutang, yang membelinya dengan hartanya, yang bertetangga dengan orang miskin yang mendapat zakat, kemudian menghadiahkannya kepadanya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)
Hadits ini diperselisihkan apakah maushul (sanadnya bersambung) atau mursal (sanadnya putus). Hadits ini disahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi, an-Nawawi dalam al-Majmu’ (6/191), dan al-Albani dalam al-Irwa’ (no. 870).
Para amil zakat diberi bagian dari zakat sebagai bayaran atas pekerjaan mereka mengurus zakat dan dinamakan ‘umalah. Mereka mendapatkan bagian sesuai kadar pekerjaan mereka dalam mengurusi zakat.
Demikian pula semua pihak yang ikut beramal dalam pengurusan zakat hingga zakat itu diterima oleh ahli zakat yang berhak, mereka diberi upah dari zakat sesuai dengan kadar pekerjaan mereka. Seperti juru hitung, juru tulis, juru gudang, penggembala, dan semisalnya.
Adapun yang menimbang dan menakar zakat, serta menghitung zakat binatang ternak yang akan dipungut oleh ‘amil, yang membayar upahnya adalah pemilik zakat. Sebab, hal itu merupakan bagian dari biaya pembayaran zakat yang merupakan tanggung jawab pemilik zakat. Ini pendapat yang dirajihkan Ibnu Qudamah t dan dianggap paling benar oleh fuqaha yang bermazhab Syafi’i. Wallahu a’lam.
Muallaf yang Dibujuk/Dilunakkan Kalbunya
Muallaf yang dibujuk kalbunya adalah:
1. Orang kafir yang diharapkan keislamannya, hatinya dibujuk agar masuk Islam dengan pemberian zakat. Hikmahnya adalah untuk menghidupkan kalbunya yang mati. Jika seorang fakir-miskin diberi zakat untuk kehidupan jasadnya, tentu seorang kafir yang diberi zakat untuk kehidupan kalbunya lebih pantas. Ibnu ‘Utsaimin menegaskan dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/225) bahwa hal itu harus berdasarkan adanya qarinah (indikasi) yang menunjukkan adanya harapan dia akan masuk Islam. Indikasi tersebut misalnya adanya ketertarikan terhadap Islam, dia mencari kitab-kitab Islam untuk dipelajari, atau lainnya. Adapun orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya karena tidak ada indikasi yang mendasarinya, tidak termasuk muallaf. Sebab, menginginkan sesuatu yang tidak berdasar berarti mengkhayalkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi.
2. Orang kafir yang dikhawatirkan gangguan dan kejahatannya terhadap kaum muslimin berikut harta benda dan kehormatan mereka, kalbunya dibujuk dengan zakat untuk mencegah gangguan dan kejahatannya terhadap mereka. Hal itu apabila gangguan dan kejahatannya tidak dapat dicegah dengan selain zakat.
3. Seorang muslim yang lemah imannya, agak meremehkan shalat, zakat, puasa, dan semisalnya, kalbunya dibujuk dengan pemberian zakat agar imannya bertambah kuat dan tetap kokoh dalam Islam. Hikmahnya adalah untuk menghidupkan kalbunya, yang lebih penting daripada kehidupan jasadnya.
Ada perbedaan pendapat di antara ulama, apakah dipersyaratkan muallaf tersebut seorang sayyid (pemimpin/tokoh) yang ditaati oleh kaum/sukunya ataukah tidak?
Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ al-Fatawa (28/290) dan as-Sa’di dalam Tafsir-nya menetapkan pendapat yang mempersyaratkan hal itu. Dalilnya:
1. Ketika Nabi n memberikan zakat kepada para muallaf, beliau hanya memberikan para tokoh kaum/suku, bukan orang biasa.
2. Kekufuran dan kelemahan iman orang biasa tidak memudaratkan kaum muslimin, berbeda dengan seorang pemimpin atau tokoh kaum/suku yang diharapkan kaumnya juga ikut beriman dan iman mereka menjadi kuat. Demikian pula halnya seorang yang dikhawatirkan kejahatannya terhadap kaum muslimin, jika dia seorang pemimpin/tokoh boleh jadi kejahatannya tidak dapat dicegah dengan cara lain selain dengan membujuk kalbunya melalui zakat. Adapun jika dia hanya orang biasa, memungkinkan untuk dihukum dengan hukuman penjara, dipukul, atau hukuman lainnya.
Sedangkan Ibnu ‘Utsaimin t dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/227) merajihkan hal ini untuk muallaf yang dikhawatirkan gangguan dan kejahatannya berdasarkan hujjah yang disebutkan di atas. Adapun muallaf yang diharapkan keislamannya dan muallaf yang hendak dikuatkan imannya, beliau tidak mempersyaratkannya. Menurut beliau, menjaga agama seseorang agar tetap kokoh dan menghidupkan kalbunya dengan pemberian zakat lebih penting daripada menjaga jasadnya.
Pemerdekaan Budak
Pemerdekaan budak yang dimaksud dalam ayat di atas meliputi:
1. Pemerdekaan budak yang berstatus mukatab, yaitu budak yang membeli dirinya dari tuannya dengan pembayaran yang dicicil dua kali atau lebih.
2. Pembelian budak untuk dimerdekakan, yaitu dengan membeli budak tersebut dari tuannya dengan zakat untuk dimerdekakan. Terlebih budak yang berada di tangan seorang tuan yang menyakitinya atau tuan yang tidak tepercaya atas budaknya.
3. Pembebasan muslim yang ditawan oleh musuh (kaum kafir), yaitu dengan menebusnya dengan zakat yang diberikan kepada pihak kafir yang menawannya agar dia dibebaskan. Jika seorang budak saja dibantu dengan zakat agar bebas dari perbudakan, tentu membantu pembebasan seorang muslim yang tertawan musuh dan terancam nyawanya lebih pantas.
Pelunasan Utang Orang-Orang yang Berutang
Hal ini meliputi:
1. Seorang yang berutang untuk memenuhi hajat/maslahat dirinya dan keluarganya. Utangnya berhak dilunasi dengan zakat jika dia tidak mampu untuk melunasinya, meskipun dia memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya bersama keluarganya, berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri z yang telah lalu. Namun, apabila seseorang berutang untuk suatu maksiat, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan Ibnu ‘Utsaimin merajihkan bahwa utangnya tidak berhak dilunasi dengan zakat hingga dia bertobat. Sebab, pelunasan utangnya dengan zakat berarti mendukung maksiatnya. Lain halnya jika dia telah bertobat, utangnya berhak dilunasi dengan zakat.
2. Orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, yakni ketika dia tidak mendapatkan jalan untuk mendamaikannya kecuali dengan memberikan harta/uang/materi kepada kedua pihak yang bertikai dan menanggung korban harta/jiwa dari kedua pihak, lalu berutang untuk hal itu. Ibnu ‘Utsaimin menyatakan dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram bahwa yang dikenal dari keterangan ulama adalah dipersyaratkan dalam hal ini pertikaian antarkelompok atau antarsuku, bukan pertikaian antarpribadi. Hanya ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan as-Sa’di. Namun, an-Nawawi menukilkan dalam al-Majmu’ dari asy-Syafi’i dan fuqaha Syafi’iyah bahwa hal ini meliputi pertikaian antarsuku, antarkelompok, dan antarpribadi.
Dalilnya adalah hadits Qabishah bin Mukhariq al-Hilali z, dia berkata:
تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ n أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ …. الْحَدِيثَ
“Aku menanggung utang (untuk mendamaikan dua suku/kelompok yang bertikai). Aku pun menemui Rasulullah n untuk meminta harta guna melunasinya.” Maka Rasulullah n berkata, “Tinggallah di sini hingga datang harta zakat kepada kami, kami akan memerintahkan untuk diberikan kepadamu.” Lalu beliau n berkata, “Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga golongan: seorang yang menanggung utang (untuk mendamaikan dua suku/kelompok yang bertikai), maka halal baginya untuk meminta hingga dia mendapatkannya (untuk melunasinya), lalu dia berhenti …. dst.” (HR. Muslim no. 1044)
Oleh karena itu, utangnya berhak dilunasi dengan zakat, meskipun dia kaya berdasarkan zahir (yang tampak) dari hadits Qabishah di atas, juga berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri z yang telah lewat.
Ibnu ‘Utsaimin berkata dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram, “Dia diberi zakat meskipun kaya. Hal ini termasuk membantu dan menolong dalam urusan yang baik lagi terpuji dan disyukuri. Sudah sepantasnya dia diberi zakat untuk melunasi utangnya tersebut agar memotivasi dirinya dan yang semisalnya untuk melakukannya, karena biasanya utang tersebut berjumlah besar.”
Masalah: Perbedaan pendapat di antara ulama tentang penyaluran zakat untuk pelunasan utang orang yang telah meninggal.
Ibnu ‘Utsaimin merajihkan mazhab Ahmad dan jumhur ulama bahwa hal itu tidak boleh dengan beberapa alasan berikut.
1. Tampaknya pelunasan utang dengan zakat bertujuan untuk menghilangkan kehinaan dari dirinya, sebab utang adalah seperti kata pepatah, “Utang adalah kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari.”
2. Adalah Nabi n tidak melunasi utang orang yang telah meninggal dengan zakat. Pada awalnya, jika ada mayat yang tidak meninggalkan harta untuk melunasi utangnya beliau tidak menshalatinya. Setelah Allah l memberikan banyak kemenangan kepada beliau dan banyak harta fai’ (baitul mal) yang diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin, beliau pun melunasi utang mayat darinya.
3. Jika pintu ini dibuka, akan mengakibatkan telantarnya pelunasan utang orang-orang yang masih hidup, karena biasanya perasaan lebih condong untuk mengasihani orang yang telah meninggal ketimbang yang hidup.
Kepentingan Jihad
Yang dimaksud dengan fi sabilillah (di jalan Allah l) dalam ayat adalah jihad saja, bukan yang lainnya. Inilah yang benar dari seluruh pendapat ulama. Ini adalah pendapat jumhur dan Ibnu Hazm. Dalilnya adalah hadits Abu Sa’id Al-Khudri z:
لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ …. الحديث.
“Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah l …. dst.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim)1
Oleh karena itu, penafsiran ayat ini dengan seluruh jalan kebaikan seperti pembangunan masjid, madrasah/sekolah agama, biaya operasional madrasah, pencetakan/penerbitan buku-buku agama, dan yang semisalnya adalah pendapat yang lemah.
Diingkari pula oleh Ibnu Qudamah, al-Albani, Ibnu ‘Utsaimin, dan al-Lajnah ad-Da’imah yang diketuai Ibnu Baz. Menurut mereka, jika demikian maknanya, berarti tidak ada faedahnya pembatasan ahli zakat pada delapan golongan saja, karena penafsiran ini berkonsekuensi meliputi seluruh jalan kebaikan yang tidak terbatas. Bahkan, al-Albani menyatakan bahwa pendapat seperti ini tidak dinukilkan dari siapa pun dari kalangan ulama salaf.
Adapun ibadah haji sebagai salah satu amalan fi sabilillah telah diperdebatkan sengit oleh para ulama, apakah termasuk dalam cakupan ayat yang berhak mendapatkan penyaluran zakat atau tidak?
Syaikhul-Islam dan Al-Albani memilih pendapat yang mengatakan bahwa ibadah haji termasuk dalam cakupan fi sabilillah yang berhak mendapat penyaluran zakat. Ini adalah salah satu riwayat dari dua pendapat Al-Imam Ahmad serta merupakan fatwa Ibnu ‘Abbas z dan Ibnu ‘Umar z. Pendapat ini berhujjah dengan hadits Ibnu ‘Abbas z tentang seorang wanita yang meminta kepada suaminya agar di berangkatkan berhaji oleh suaminya dengan mengendarai ontanya yang telah di wakafkan untuk kepentingan jihad fi sabilillah, lalu suaminya mendatangi Rasulullah n untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah n bersabda:
أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
“Ketahuilah bahwa jika engkau memberangkatkannya berhaji dengan mengendarai onta itu, sesungguhnya hal itu termasuk di jalan Allah.” (HR. Abu Dawud, Ath-Thabarani, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Tamamul-Minnah hal. 381 dan Al-Irwa’ no. 869)
Adapun Ibnu ‘Utsaimin beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa ibadah haji tidak termasuk dalam cakupan fi sabilillah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, sehingga tidak berhak mendapat penyaluran zakat. Ini adalah madzhab Al-Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i, salah satu riwayat dari dua pendapat Al-Imam Ahmad, dan jumhur ulama serta Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata: “Jika dikatakan, “Bukankah telah diriwayatkan dari Rasulullah n bahwa ibada haji termasuk fi sabilillah dan telah benar pula riwayat dari Ibnu ‘Abbas z bahwa beliau berfatwa ibadah haji berhak mendapat penyaluran zakat?” Maka kami jawab, memang benar demikian dan seluruh amalan kebaikan termasuk di jalan Allah. Akan tetapi, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Allah l tidak menginginkan seluruh jalan-jalan kebaikan dalam masalah pembagian zakat. Oleh karena itu, tidak boleh membagikan zakat kepada selain yang ditetapkan oleh nash.” Nash yang beliau maksud adalah hadits Abu Sa’id Al-Khudri z di atas yang menetapkan bahwa fi sabilillah yang berhak mendapat penyaluran zakat adalah jihad. Mereka menguatkan hal ini dengan hujjah bahwa seorang mujahid di medan jihad diberi zakat demi kebutuhan dan kepentingan kaum muslimin terhadapnya. Sedangkan seorang yang berhaji kaum muslimin tidak punya kebutuhan dan kepentingan terhadapnya serta tidak ada manfaat untuk kaum muslimin dengan berhajinya seseorang. Lagi pula tidak ada tuntutan kebutuhan bagi seorang fakir miskin untuk diberangkatkan berhaji dengan zakat, karena haji tidak diwajibkan baginya selaku orang yang tidak mampu menunaikannya dari sisi kemampuan harta. Berikut penyaluran zakat untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang berhajat dari delapan golongan yang berhak mendapat zakat serta penyalurannya untuk kepentingan dan maslahat kaum muslimin tentu saja lebih diutamakan daripada ini.
Kesimpulannya, pendapat jumhur tampak lebih kuat dan sepertinya inilah yang rajih. Wallahu a’lam.
Berdasarkan hal ini, jihad dalam ayat ini meliputi:
1. Perang melawan orang-orang kafir.
Ibnu ‘Utsaimin menegaskan bahwa dalam hal ini tidak hanya diberikan ke tangan para mujahid tersebut, melainkan berhak disalurkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentingan perang berupa nafkah para mujahid selama perang, pembelian persenjataan/peralatan perang, kendaraan perang, dan lainnya yang terkait dengan kepentingan jihad tersebut. Termasuk pula membayar para penunjuk jalan yang disewa untuk menunjukkan tempat-tempat yang dibutuhkan dalam perang tersebut, sebab fi sabilillah (jihad) dalam ayat menggunakan huruf fi sebagaimana telah diterangkan di atas.
Seorang mujahid berhak diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama perang berlangsung, meskipun dia termasuk orang kaya. Ini berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri z yang telah lewat. Hal itu karena para mujahid tersebut diberi zakat untuk kebutuhan dan maslahat kaum muslimin. Oleh karena itu, jika dia tidak jadi berangkat ke medan perang, dia berkewajiban mengembalikan zakat tersebut. Jika dia pulang di tengah jalan sebelum berperang atau tidak menyelesaikan perangnya, dia berkewajiban mengembalikan yang tersisa dari zakat yang diterimanya. Adapun jika menyelesaikan perangnya dan ada yang tersisa, Ibnu Qudamah menegaskan bahwa zakat yang diberikan kepadanya telah menjadi miliknya, sebab dia tidaklah diberi kecuali sebatas kebutuhannya selama jihad. Jika ada yang tersisa, berarti dia sendiri yang mempersempit dirinya dalam penggunaan zakat tersebut.
2. Menuntut ilmu syariat (agama).
As-Sa’di berkata dalam Taisir al-Karim ar-Rahman, “Jika seorang lelaki yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah berkonsentrasi menuntut ilmu agama, dia berhak diberi zakat, sebab menuntut ilmu agama termasuk jihad di jalan Allah l.”
Apa yang dinyatakan oleh as-Sa’di ditegaskan oleh para fuqaha Hanabilah, sebagaimana dalam asy-Syarhul Mumti’ (6/221).
Ibnu ‘Utsaimin berfatwa dalam Majmu’ ar-Rasa’il (18/391—392), “Aku berpendapat akan bolehnya menyalurkan zakat kepada para penuntut ilmu syar’i, sebab agama Islam tegak dengan ilmu dan senjata. Allah l berfirman:
“Wahai Nabi, perangilah kaum kafir dan munafik.” (at-Tahrim: 9)
Telah diketahui bersama bahwa jihad memerangi kaum munafik dilakukan dengan ilmu, bukan senjata. Berdasarkan hal ini, zakat disalurkan untuk nafkah mereka dan pembelian kitab-kitab yang mereka butuhkan. Sama saja, baik dibelikan kitab-kitab yang dibutuhkan untuk dimiliki secara pribadi oleh masing-masing mereka maupun dibelikan kitab-kitab yang disimpan di perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh penuntut ilmu secara umum. Kitab di tangan penuntut ilmu seperti pedang, senapan, dan senjata lainnya di tangan pasukan perang.
Adapun penyaluran zakat untuk pembangunan asrama dan madrasah (sekolah) untuk kepentingan para penuntut ilmu, kami ragu akan hal itu. Perbedaan antara keduanya, pemanfaatan kitab merupakan sarana untuk menuntut ilmu. Jadi, tidak ada ilmu tanpa kitab. Berbeda halnya dengan asrama dan madrasah. Namun, jika para penuntut ilmu itu fakir miskin, boleh menyewakan perumahan untuk mereka dari zakat yang merupakan bagian fakir miskin. Demikian pula halnya dengan madrasah, jika tidak memungkinkan bagi mereka belajar di masjid. Wallahu a’lam.”
Kepentingan Perjalanan Musafir yang Kehabisan Bekal
Yang dimaksud dengan ibnus sabil dalam ayat adalah musafir yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal dalam safar (perjalanan), sehingga dia membutuhkan bantuan dengan zakat agar bisa pulang ke negerinya. Dia disebut ibnus sabil yang artinya anak jalan, karena dia menetapi jalan dalam safarnya.
Berdasarkan makna tersebut, seseorang yang baru saja hendak memulai safar meninggalkan negerinya dan tidak punya bekal, dia tidak termasuk ibnus sabil yang berhak dibantu dengan zakat, menurut pendapat yang rajih. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, as-Sa’di, dan al-‘Utsaimin. Sedangkan asy-Syafi’i berpendapat bahwa dia termasuk ibnus sabil. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih kuat, insya Allah.
Ibnu ‘Utsaimin berkata, “Jika safar yang hendak dilakukannya sangat mendesak dan bersifat darurat, sementara dia tidak punya bekal untuk safar, dia berhak dibantu dengan zakat dari sisi lain, yaitu sebagai orang fakir.”
Seorang ibnus sabil berhak dibantu dengan zakat karena kebutuhannya dalam safar. Oleh karena itu, dia diberi zakat meskipun hartanya melimpah di negerinya.
Apabila perjalanannya terputus sebelum mencapai tempat tujuan safarnya, dia diberi zakat yang cukup sebagai bekal untuk mencapai tempat tujuannya hingga pulang ke negerinya, menurut pendapat Hanabilah dan tampaknya dibenarkan oleh Ibnu ‘Utsaimin.
Menurut kami, pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah bahwa dia hanya berhak dibantu dengan zakat untuk pulang ke negerinya, tidak untuk menyelesaikan perjalanannya ke tempat tujuan hingga dia pulang ke negerinya.
Tidak ada perbedaan antara musafir yang safarnya jauh dan safarnya dekat. Namun, apabila safarnya dalam rangka maksiat, dia tidak berhak dibantu dengan zakat hingga dia bertobat, menurut pendapat yang rajih. Pendapat ini adalah mazhab Hanabilah dan dirajihkan oleh Ibnu ‘Utsaimin.
Wallahu a’lam.
Catatan Kaki:
1 Lihat kembali haditsnya secara lengkap pada pembahasan Amil (petugas) zakat.
Sumber: asysyariah.com
Posted in
0 komentar :
Posting Komentar